DFORMMASI POHUWATO: Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota KPU ,KPU Propinsi atau KPU Kabupaten /Kota

Selasa, 12 Juli 2016

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota KPU ,KPU Propinsi atau KPU Kabupaten /Kota

Berapa batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota KPU ,KPU Propinsi atau KPU Kabupaten /Kota? Berdasarkan banyaknya pertanyaan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Komisi pemilihan Umum ( KPU) serta sambil menuggu ditetapkannya peraturan pemerintah tentang hak keuangan pimpinan dan anggota KPU bahwa syarat untuk dapat menjadi anggota KPU , KPU Propinsi dan KPU Kabupaten /Kota

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum nomor 663./15/VII /2003 tanggal 29 September 2003 dan banyaknya pertanyaan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Komisi pemilihan Umum ( KPU) serta sambil menuggu ditetapkannya peraturan pemerintah tentang hak keuangan pimpinan dan anggota KPU , dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 18 Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa syarat untuk dapat menjadi anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU kabupaten / Kota antara lain adalah :

a.Tidak sedang menduduki jabatan politik , jabatan tructural dan jabatan fungsional dalam negeri

b. Bersedia bekerja sepenuh waktu

2.Berdasarkan hal-hal tersebut maka apabila terdapat pegawai Negeri SIpil yang menjadi anggota KPU , KPU propinsi atau KPU kabupaten/ Kota maka berlaku ketentuan sebagai berikut ;

a.Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan dari tan organiknya selama menjadi anggota KPU ,KPU Propinsi atai KPU Kabupaten / Kota tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil b.Pemberhentian dari jabatan organic tersebut berlaku hitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat menjadi anggota KPU ,KPU Propinsi atau KPU Kabupaten /Kota.

c.Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota KPUI , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota dapat diberikan kenaikan pangkat regular berdasarkan ijazah yang memiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d.Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota KPU , KPU propinsi atau KPU kabupaten /Kota ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan /pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala kantor Regional Badan Kepegawaian Negara .

e.Penilaian prestasi kerja (DP3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota dibuat oleh pimpinan Instansi induknnya atau pejabat lain yang ditunjukan berdasarkan bahan-bahan dari Ketua KPU,KPU Propinsi atau KPU Kabupaten /Kota

f.Masa bekerja selama menjadi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota diperhitungkan penuh sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

g.Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota gaji dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil dihentikan terhitung mulai yang bersangkutan dilantik menjadi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota. Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota

h.Pegawai negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota tetap dikenakan iuran wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil . Besarnya iuaran wajib dihitung berdasarkan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil .

i.Batas usia pension Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota adalah 56 tahun

j.Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai anggota KPU , KPU Propinsi atau KPU kabupaten /Kota diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya sesuai ketentuan peraturan perundag-undangan apabila belum mencapai batas usia pension 3.Demikian atas perhatinnya diucapkan terima kasih

sumber http://118.97.48.2/kanreg05/berita/137.html

http://118.97.48.2/kanreg05/berita/137.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tanggapan Mereka tentang Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Pohuwato

Tanggapan Mereka tentang Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Pohuwato Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan negara, dimana sistem tersebut mengizinkan rakyat “memimpin” diwakili oleh badan-badan negara demi mewujudkan kedaulatan rakyat. demokrasi di Indonesia sendiri sebenarnya sudah muncul sejak zaman penjajahan Belanda dimana pada masa itu banyak orang-orang dari kaum elit yang disekolahkan oleh Belanda dan banyak membaca tentang pemerintahan luar negeri sehingga mereka terekspos pada sistem demokrasi negara barat. Penurunan jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu dari tahun ke tahun mendapat perhatian serius dari Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Pusat. Hal ini mendorong pihak KPU meluncurkan rumah pintar KPU di sejumlah Provinsi maupun kabupaten / kota di seluruh Indonesia. Rumah pintar pemilu ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi terkait sejarah dan mekanisme pelaksanaan Pemilu yang dilengkapi dengan peralatan audio visual dan akan menyasar para pemilih pemula agar mereka memiliki kesadaran menyalurkan hak pilihnya. Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato Ibu Mirnawati Modanggu S.Ag. M.Pd ,saat melakukan audensi dengan ORMAS, LSM dan Media yang dilanjutkan dengan Buka Bersama (BUKBER) kemudia Sholat Berjamaah di Musholah KPU Kabupaten Pohuwato d Halaman Kantor KPU Kabupaten Pohuwato Senin (27/6) Direktur Eksekutif Educare Institute (EDIT) Pohuwato saat diwawancarai di warung koffie movie mengatakan "saya secara pribadi mendukung upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato tentang merealisasikan Project "Rumah Pintar Pemilu" yang dibungkus oleh Sekolah Demokrasi, akan tetapi perlu dikaji kembali apakah rumah pintar pemilu ini adalah sebuah gerakan yang benar-benar bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat tentang berdemokrasi. ujar taufik dengan lantang. Taufik juga memberikan masukan "Agar rumah pintar pemilu ini lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat luas, dan juga agar supaya dalam rumah pintar ini bisa dicantumkan tentang sejarah perjalanan pemilu di Provinsi Gorontalo pada umumnya dan Pohuwato pada khususnya, kemudian taufik juga menambahkan bahwa sudah saatnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato menggunakan sistem Elektronik berbasis e-KTP, sekali mencoba tak ada masalah to, siapa tahu dengan adanya sistem pemilu seperti ini bisa mensukseskan Program Rumah Pintar Pemilu agar RPP ini tidak hanya menjadi label saja namun lebih meningkatkan nilai partisispasi para rakyat menggunaka hak pilihnya, kemudian tambahan pula agar KPU bisa mengggandeng Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Sadar bisa membantu KPU dalam mensukseskan program rumah pintar pemilu tersebut, kemudian perlu juga ditambahka lagi fasilitas berupa ruang teater, buku" referensi dan tatanan rumah pintar melalui kerjasama yang dibangun bersama Pmerintah Daerah pungkasnyas. Senin (27/6)_STO-Dformasi Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato Herman mengatakan "kami sangat mendukung langkah awal dalam upaya program rumah pintar pemilu ini dan perlu ditambahkan bahwa harus diadakan sebuah relawan rumah pintar agar program ini bisa terjangkau sampai kepada masyarakat luas, dan juga kepada pengelola rumah pintar pemilu ini lebih meningkatkan lagi desainer dan eksistensi rumah pintar pemilu tersebut. Herman dalam tutupnya menyatakan "kita masyarakat jangan dulu mengkritik atau mempojokan program rumah pintar ini akan tetapi mari bersama kita berikan masukan dan saran agar rumah pintar pemilu ini bisa lebih baik". pungkas herman dengan lembut. senin (27/6) _STO-Dformmasi

DFORMMASI POHUWATO

GERAKAN LITERASI PEMUDA POHUWATO

Selasa, 12 Juli 2016

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota KPU ,KPU Propinsi atau KPU Kabupaten /Kota

Tidak ada komentar:

Smart News

Penyerahan Piagam Penghargaan Oleh PERMMAK Pohuwato kepada Penjabat Bupati pohuwato 2015-2016