GAB Minta Bupati Pohuwato Copot Sekda
GAB Minta Bupati Pohuwato Copot Sekda
BLOCK PLAN (DSP) – Pohuwato kembali didemo elemen masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Aksi Bersama (GAB) yang menuntut agar Bupati Pohuwato Hi. Syarief Mbuinga, S.PdI, SE, MM mencopot jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini dijabat oleh Djoni Nento.
Kontan aksi ini menyedot perhatiam masyarakat ibukota Marisa, disaat para orator satu persatu menyuarakan kinerja sekda yang dianggap menyalahi ketentuan dan hanya membuat nama daerah ini akan ditertawakan oleh daerah lainnya di Gorontalo.
Keordinator Lapangan (Korlap) aksi GAB Santo Ali dalam orasinya menyuarakan lahirnya reformasi birokrasi yang baik dan sesuai dengan managemen sumber daya manusia yang berlandaskan misi pemerintahan saat ini tentang reformasi birokrasi yang baik dan termanagemen dengan seksama serta seadil-adilnya.
Dari masalah disiplin aparatur sipil Negara yang masih jauh dari keinginan, kerakusan jabatan oleh oknum pejabat pemerintah yang sedang lupa diri teriak Santo Ali, menimbulkan ketidaktahuan diri seakan hanya mereka memiliki Bumi Panua yang kita cintai bersama.
Dalam orasinya GAB menekankan system pemerintahan yang baik yang dilandaskan pada kesepakatan yang terstruktur, sistimatis serta sesuai perundanga-undangan yang berlaku, sehingga mampu melahirkan sebuah akuntabilitas dan transparansi, dan bukan main copot sana copot sini, angkat sana angkat sini tanpa menimbangnya dengan akal pikiran yang baik.
Aturan yang dibuat kata Santo dan rekan-rekannya, sebagai bahan referensi untuk mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan bukan untuk dilanggar, apalagi hal ini kata para orator GAB, dilakukan oleh panglima ASN Kabupaten Pohuwato.
Oknum Sekda kata para orator GAB yang dikeordinir Santo Ali terus menyuarakan, bila pamong senior tersebut telah melanggar aturan tertulis sehingga jangan sampai tambah orator GAB, terindikasi terjadi persetubuhan yang terselubung didalam ruang lingkup pemerintahan daerah Pohuwato.
Dan pada akhirnya terang para mahasswa tersebut, akan melahirkan seorang yang berasal dari tempat yang penuh dengan penyakit dan dilengserkan akibat yang telah dibuatnya. Sehingga dikhawatirkan jangan sampai orang yang diangkat sebagai plh Dinas Kesehatan berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani oleh sekda tertanggal 18 April 2016 dinilai GAB hanya akan membawa wabah penyakit didaerah ini, khusus berbicara tentang dinas kesehatan.
Mirisnya lagi kata para orator GAB pada aksi demo tersebut, ketika ada oknum ASN yang melakukan pelanggaran kode etik justeru tidak ada sanksi tegas yang dilakukan oleh Sekda Pohuwato, sehingga hal ini mengindikasikan ada keberpihakan pada pemberian sanksi oleh Sekda terhadap oknum pejabat yang bersangkutan.
Sehingga aksi demo yang merupakan gabungan LSM dan mahasiswa tersebut mengajukan tuntutan diantaranya, Mendesak Bupati Pohuwato menarik kembali surat perintah pejabat pelaksana harian dinas kesehatan yang tidak sesuai dengan surat edaran BKN yang menjadi dasar surat perintah.
GAB juga mendesak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Pohuwato untuk merekomendasikan kekementrian yang berwewenang segera mencopot Sekda Kabupaten Pohuwato.
GAB juga mendesak Bupati Pohuwato segera memberikan sanksi tegas kepada ASN yang melanggar kode etik ASN. Serta mendesak untuk mengisi puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter.
Dan GAB mendesak agar DPRD Pohuwato menghearing Sekda yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang serta meminta untuk segera merekomendasikan kekementrian terkait segera mencopot Sekda Pohuwato.
Sementara Sekda Pohuwato Djoni Nento dihadapan para pendemo berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut kepada Bupati sebagai atasannya dan dirinya memberikan apresiasi kepada GAB yang telah melakukan kritikan sebagai upaya dan bagian dari sebuah dinamika pembangunan.
“Apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara dan adik-adik akan saya teruskan ke Pak Bupati,” terang Sekda Djoni Nento usai berdialog dengan para pendemo. (DSP-001)
GAB Minta Bupati Pohuwato Copot Sekda
BLOCK PLAN (DSP) – Pohuwato kembali didemo elemen masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Aksi Bersama (GAB) yang menuntut agar Bupati Pohuwato Hi. Syarief Mbuinga, S.PdI, SE, MM mencopot jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini dijabat oleh Djoni Nento.
Kontan aksi ini menyedot perhatiam masyarakat ibukota Marisa, disaat para orator satu persatu menyuarakan kinerja sekda yang dianggap menyalahi ketentuan dan hanya membuat nama daerah ini akan ditertawakan oleh daerah lainnya di Gorontalo.
Keordinator Lapangan (Korlap) aksi GAB Santo Ali dalam orasinya menyuarakan lahirnya reformasi birokrasi yang baik dan sesuai dengan managemen sumber daya manusia yang berlandaskan misi pemerintahan saat ini tentang reformasi birokrasi yang baik dan termanagemen dengan seksama serta seadil-adilnya.
Dari masalah disiplin aparatur sipil Negara yang masih jauh dari keinginan, kerakusan jabatan oleh oknum pejabat pemerintah yang sedang lupa diri teriak Santo Ali, menimbulkan ketidaktahuan diri seakan hanya mereka memiliki Bumi Panua yang kita cintai bersama.
Dalam orasinya GAB menekankan system pemerintahan yang baik yang dilandaskan pada kesepakatan yang terstruktur, sistimatis serta sesuai perundanga-undangan yang berlaku, sehingga mampu melahirkan sebuah akuntabilitas dan transparansi, dan bukan main copot sana copot sini, angkat sana angkat sini tanpa menimbangnya dengan akal pikiran yang baik.
Aturan yang dibuat kata Santo dan rekan-rekannya, sebagai bahan referensi untuk mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan bukan untuk dilanggar, apalagi hal ini kata para orator GAB, dilakukan oleh panglima ASN Kabupaten Pohuwato.
Oknum Sekda kata para orator GAB yang dikeordinir Santo Ali terus menyuarakan, bila pamong senior tersebut telah melanggar aturan tertulis sehingga jangan sampai tambah orator GAB, terindikasi terjadi persetubuhan yang terselubung didalam ruang lingkup pemerintahan daerah Pohuwato.
Dan pada akhirnya terang para mahasswa tersebut, akan melahirkan seorang yang berasal dari tempat yang penuh dengan penyakit dan dilengserkan akibat yang telah dibuatnya. Sehingga dikhawatirkan jangan sampai orang yang diangkat sebagai plh Dinas Kesehatan berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani oleh sekda tertanggal 18 April 2016 dinilai GAB hanya akan membawa wabah penyakit didaerah ini, khusus berbicara tentang dinas kesehatan.
Mirisnya lagi kata para orator GAB pada aksi demo tersebut, ketika ada oknum ASN yang melakukan pelanggaran kode etik justeru tidak ada sanksi tegas yang dilakukan oleh Sekda Pohuwato, sehingga hal ini mengindikasikan ada keberpihakan pada pemberian sanksi oleh Sekda terhadap oknum pejabat yang bersangkutan.
Sehingga aksi demo yang merupakan gabungan LSM dan mahasiswa tersebut mengajukan tuntutan diantaranya, Mendesak Bupati Pohuwato menarik kembali surat perintah pejabat pelaksana harian dinas kesehatan yang tidak sesuai dengan surat edaran BKN yang menjadi dasar surat perintah.
GAB juga mendesak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Pohuwato untuk merekomendasikan kekementrian yang berwewenang segera mencopot Sekda Kabupaten Pohuwato.
GAB juga mendesak Bupati Pohuwato segera memberikan sanksi tegas kepada ASN yang melanggar kode etik ASN. Serta mendesak untuk mengisi puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter.
Dan GAB mendesak agar DPRD Pohuwato menghearing Sekda yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang serta meminta untuk segera merekomendasikan kekementrian terkait segera mencopot Sekda Pohuwato.
Sementara Sekda Pohuwato Djoni Nento dihadapan para pendemo berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut kepada Bupati sebagai atasannya dan dirinya memberikan apresiasi kepada GAB yang telah melakukan kritikan sebagai upaya dan bagian dari sebuah dinamika pembangunan.
“Apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara dan adik-adik akan saya teruskan ke Pak Bupati,” terang Sekda Djoni Nento usai berdialog dengan para pendemo. (DSP-001)
